Konsultasi Terkait Dana Hibah Ke Kementrian Dalam Negeri

309
Konsultasi DPPKAD, Kesbangpol dan KPU Kota Sawahlunto ke Kemendagri terkait ANggaran Hibah Pilwako 2018

kpu.sawahluntokota.go.id – Berkaitan dengan masih adanya ketidaksamaan persepsi antara TPAD Kota Sawahlunto dengan KPU Kota Sawahlunto mengenai penyusunan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018, Pemerintah Kota Sawahlunto beserta KPU Kota Sawahlunto melakukan konsultasi ke Kemendagri pada Rabu (14/12).

Tim Yang melakukan konsultasi ini terdiri dari utusan Pemerintah Kota Sawahlunto dan KPU Kota Sawahlunto. Perwakilan dari pemerintah Kota terdiri dari DPPKAD (Buyung Lapau, S.Sos, M.Si dan Reno Islami, ST, M.Cio) dan Badan Kesbangpol (Hidayah Martha, SSTP, M.Si dan Andy Eka Putra, S.IP). Sementara dari KPU Kota Sawahlunto diikuti oleh komisioner (Afdhal, SE, Indra Yosef Datmy, SH,Zawil Husaini, S.Ag,Akhaswita, SH danDesy Fardila, S.Pd.M.Pd) dan staf sekretariat (Puti Astri P, SE).

Di Kemendagri tim menemui Bapak Ir. Sariful Anwar, Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kepada beliau disampaikan bahwa dalam penyusunan anggaran hibah Pilwako 2018, pihak Pemerintah Daerah dan KPU Kota Sawahlunto menemui beberapa perbedaan pada Permendagri 51 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Nomor 43 Tahun 2016. “Permendagri 51 Tahun 2015 dipakai untuk Pemilu Serentak Tahun 2015. Untuk Pemilu Serentak Tahun 2017 dan 2018 Permendagri 51 Tahun 2015 tidak dipedomani lagi, untuk Pemilu Serentak 2018 standar kebutuhan untuk KPU mengacu pada Keputusan KPU Nomor 43 Tahun 2015”, jelas Sariful.

Untuk masalah Honor mengacu pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor SE-118/MK.02/2016 tanggal 19 Pebruari 2016, dijelaskan bahwa penyelenggara pemilu yang notabene personil-personil yang berada di lingkungan Satuan Kerja KPU (Ketua dan Anggota, Sekretaris dan staf KPU) tidak diperbolehkan menerima honorarium sebagai penyelenggara kegiatan Pemilu, kecuali masuk sebagai kelompok kerja. Selain itu yang bisa menerima honorarium adalah Badan/Panitia Ad Hoc yang dibentuk KPU antara lain: PPK, PPS, KPPS, PPDP.

Dalam penyusunan anggaran, pedomani juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017. Untuk rincian anggaran jangan dibuat terlalu rinci pada NPH karena nantinya menyulitkan KPU ketika akan melaksanakan Revisi.(hum/kpuswl)

SHARE